Terkait Gudang Berikat

1. Untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala kantor
Perusahaan mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor dengan membawa kelengkapan :
1. Surat permohonan ijin sebagai PGB/PPGB yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai ; (bermaterai)
2. Daftar isian kelengkapan permohonan ijin sebagai PGB/PPGB ; (bermaterai)
3. Fotokopi NPWP, Surat pengukuhan sebagai PKP dan SPT Pajak tahun terakhir
4. Layout (denah) lokasi, peta lokasi dan denah batas-batas lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat ;
5. Fotokopi Identitas penanggungjawab perusahaan berupa KTP/KIMS/KITAS ;
6. Fotokopi Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dari instansi terkait apabila penanggung jawab perusahaan adalah orang asing ;
7. Fotokopi Akte pendirian perusahaan yang telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman ;
8. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan dari instansi terkait ;
9. Fotokopi Surat Registrasi Pabean (SRP) ;
10. Fotokopi Surat ijin yang menjelaskan bahwa lokasi yang diajukan berada di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri ;
11. Fotokopi Surat keterangan domisili perusahaan dari pengelola Kawasan Industri ;
12. Fotokopi Bukti kepemilikan lokasi berupa sertifikat hak milik atau akte perjanjian sewa yang telah disyahkan oleh notaris dengan waktu sewa minimal 3 tahun ;
13. Profil perusahaan ;
14. Surat pernyataan bermaterai mengenai kesiapan perusahaan membangun IT (Teknologi dan Informasi) yang terintegrasi dengan IT DJBC ;
15. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa perusahaan akan membuat pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Negara (SAKI) ;
16. Surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan barang-barang yang akan ditimbun di GB ;
17. Surat pernyataan bermaterai mengenai pembeli barang dari GB beserta kontrak penjualan dan ijin usaha industri/ijin KB perusahaan pembeli tersebut.

1. Untuk mendapatkan Surat persetujuan dari Direktur Fasilitas
Perusahaan mengajukan surat rekomendasi dari Kepala kantor kepada Direktur Fasilitas dengan membawa :
1. Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada butir A
2. Berita Acara pemeriksaan lokasi

1. Untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala kantor
Perusahaan mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor dengan membawa kelengkapan :
1. Surat permohonan pemeriksaan lokasi yang ditujukan kepada KPPBC Bekasi ;
2. Surat permohonan ijin sebagai PPGB yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai ; (bermaterai)
3. Daftar isian kelengkapan permohonan ijin sebagai PPGB ; (bermaterai)
4. Fotokopi NPWP, Surat pengukuhan sebagai PKP dan SPT Pajak tahun terakhir ;
5. Layout (denah) lokasi, peta lokasi dan denah batas-batas lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat ;
6. Fotokopi Identitas penanggungjawab perusahaan berupa KTP/KIMS/KITAS ;
7. Fotokopi Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dari instansi terkait apabila penanggung jawab perusahaan adalah orang asing ;
8. Fotokopi Akte pendirian perusahaan yang telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman ;
9. Fotokopi Surat ijin usaha perusahaan dari instansi terkait ;
10. Fotokopi Surat Registrasi Pabean (SRP) ;
11. Fotokopi Surat ijin yang menjelaskan bahwa lokasi yang diajukan berada di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri ;
12. Fotokopi Surat keterangan domisili perusahaan dari pengelola Kawasan Industri ;
13. Fotokopi Bukti kepemilikan lokasi berupa sertifikat hak milik atau akte perjanjian sewa yang telah disyahkan oleh notaris dengan waktu sewa minimal 3 tahun ;
14. Profil perusahaan ;
15. Surat rekomendasi dari PGB untuk pemakaian lahan sebagai PPGB dalam lokasi GB beserta surat ijin sebagai PGB nya.
16. Surat pernyataan bermaterai mengenai kesiapan perusahaan membangun IT (Teknologi dan Informasi) yang terintegrasi dengan IT DJBC ;
17. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa perusahaan akan membuat pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Negara (SAKI) ;
18. Surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan barang-barang yang akan ditimbun di PPGB ;
19. Surat pernyataan bermaterai mengenai pembeli barang dari GB beserta kontrak penjualan dan ijin usaha industri/ijin KB perusahaan pembeli tersebut.

1. Untuk mendapatkan Surat persetujuan dari Direktur Fasilitas
Perusahaan mengajukan surat rekomendasi dari Kepala kantor kepada Direktur Fasilitas dengan membawa :
1. Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada butir A
2. Berita Acara pemeriksaan lokasi

FAQ Shortcode

A. Registrasi Kepabeanan (PMK 59 Tahun 2009)

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan.
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh DJBC kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.
IMPORTIR :
• NPWP
• SKD
• API
• Identitas pimpinan
• Surat Pernyataan
• Surat Kuasa


EKSPORTIR:
• NPWP
• SKD
• SIUP / TDP
• Identitas pimpinan
• Surat Pernyataan
• Surat Kuasa


PPJK: • NPWP
• SKD
• NPPJK
• SIUP/ SIUJPT
• Identitas pimpinan
• Surat Pernyataan
• Surat Kuasa


PENGANGKUT :
• NPWP
• SKD
• Surat Izin Usaha Pengangkutan
• Identitas pimpinan
• Surat Pernyataan
• Surat Kuasa

FAQ Shortcode

B. Pendirian Kawasan Berikat

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat/Izin Penyelenggara KawasanBerikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat/Izin PDKB *)
2. Fotokopi surat izin prinsip penanaman modal/izin usaha industri dari instansi yang berwenang: No. ….. tgl. …. **)
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): No. ….. tgl. …. **)
4. Fotokopi surat izin kawasan industri atau penetapan sebagai kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri dari instansi teknis terkait: No. ….. tgl. …. **)
5. Fotokopi surat keterangan tertulis dari pengelola kawasan industri bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri: No. ….. tgl. ….
6. Surat keterangan dari instansi teknis terkait bahwa perusahaan tersebut berdomisili di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat keterangan dari instansi teknis atau pihak terkait bahwa: a. perusahaan tersebut menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; b. perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau c. perusahaan tersebut berada di kabupaten atau kota yang: 1. belum memiliki kawasan industri; atau 2. telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan **)
8. Fotokopi dokumen lingkungan hidup berupa analisa mengenai dampak lingkungan atau UKL/UPL dari instansi teknis terkait: No. …. tgl. …….. **)
9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir: No. …. Tgl …. Dari Notaris …..
10. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dari Instansi teknis terkait : No. …. Tgl ….
11. Fotokopi Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi berupa : SHM / HGB / Sewa menyewa No. …. Tgl. …. Seluas …. a.n. …..
12. Fotokopi SPT Tahunan PPh WP Badan tahun …..
13. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) No. … tgl. ….
14. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
15. Denah lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
16. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan/Kelurahan setempat No. … tgl. ….
17. Fotokopi kartu identitas penanggung jawab berupa KTP/KITAS/ …. No. … tgl. …. a.n.….
18. Paparan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory).
19. Dokumen terkait lainnya: a. Profil Perusahaan dan struktur organisasi perusahaan berikut nama-namapejabatnya;
b. Surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat **)
c. Alur proses produksi perusahaan **)
d. .………………….

FAQ Shortcode

C. Perubahan PKB/PDKB

Mengajukan Permohonan perpanjangan / perubahan data Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat /Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat / Izin PDKB *) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
1. Perubahan Izin Penyelenggara KB, Izin Pengusaha KB, Izin PDKB Terkait Perubahan Nama Perusahaan dalam hal Merger atau Diakuisisi. Pasal 17 Per-35

a. termasuk dalam kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dapat diakses secara real time dan online ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;
c. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan; dan
d. memiliki Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang. Berikat, atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Perubahan Nama Perusahaan, Hasil Produksi, atau Luas Kawasan Berikat. Pasal 18 Per-35

(2) Berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
a. fotokopi penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang bersangkutan; dan
b. surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat perihal perubahan data PDKB.
(3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan jenis berkas yang masih harus dilengkapi.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan softcopy berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai:
a. berita acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
b. peta lokasi dan denah lokasi/tempat yang telah ditandasahkan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;dan c. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
(5) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit berisi informasi mengenai:
a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit;
b. profil (past performance) Kawasan Berikat dan data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai;
c. aktifitas Kawasan Berikat dalam hal aktif, tidak aktif atau akan tutup; dan
d. hasil pencacahan (stock opname) periode tahun terakhir terhadap barang-barang di dalam Kawasan Berikat.
(6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai perubahan keputusan Menteri mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.


3. Perubahan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan Izin PDKB Terkait Perubahan Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama dan Alamat Penanggung Jawab, dan/atau Tata Letak (Layout) Bangunan di dalam Kawasan Berikat. Pasal 21 Per-57

(1) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dengan melampirkan berkas atau dokumen yang terkait dengan perubahan data dalam bentuk hardcopy, dan softcopy dalam Media Penyimpan Data Elektronik.
(2) Berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan fotokopi keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang bersangkutan.
(3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai perubahan keputusan Menteri mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

FAQ Shortcode

D. Perpajangan Kawasan Berikat (Perpanjangan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan Izin PDKB)

a. fotokopi penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang bersangkutan;
b. fotokopi surat izin usaha industri dari instansi teknis terkait;
c. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa: 1. paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap, untuk Penyelenggara Kawasan Berikat di luar kawasan industri; 2. paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap, untuk Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir;
e. fotokopi perubahan akte pendirian perusahaan, dalam hal terjadi perubahan akta yang dilampiri fotokopi surat keputusan pengesahan perubahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang;
f. fotokopi bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
g. dalam hal Kawasan Berikat merupakan perusahaan mikro dan kecil, melampirkan surat keterangan dari instansi terkait; dan
h. surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat.

FAQ Shortcode

E. Pencabutan Kawasan Berikat

a. tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
b. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;
c. dinyatakan pailit; d. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain menyalahgunakan fasilitas Kawasan Berikat dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
e. mengajukan permohonan pencabutan; atau
f. Barang/bahan baku untuk keperluan penyelesaian subkontrak merupakan barang yang terkena ketentuan pembatasan.
(3) Sebelum dilakukan pencabutan izin, berdasarkan manajemen risiko terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana.
(4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan data pencacahan (stock opname) dibandingkan dengan data barang yang dikelola oleh Petugas Bea dan Cukai dan rekapitulasi secara periodik atas pemasukan dan pengeluaran barang.

FAQ Shortcode

F. Barang Modal

Barang modal yang pemasukannya dilakukan sebelum KB berdiri maka sudah dilunasi kewajiban perpajakannya, menggunakan dokumen BC 2.5.

FAQ Shortcode

G. Barang Contoh

Barang contoh untuk produksi wajib disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dimasukkan ke Kawasan Berikat, jika kurang dari 2 tahun wajib membayar Bea Masuk dan PDRI.
Barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dapat dikeluarkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau pengembangan produk baru;
b) Untuk 1 (satu) jenis, merek, model, dan tipe barang paling banyak berjumlah 3 (tiga) unit;
c) Bukan merupakan barang untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan pengembangan kualitas; dan d. bukan merupakan kendaraan bermotor termasuk alat berat dalam jenis dan/atau kondisi apapun.

FAQ Shortcode

H. Returnable Package

Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak dengan frekuensi impor dan ekspor yang tinggi.

FAQ Shortcode

I. Subkontrak

a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus memberitahukan data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak;
b. Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan dicantumkan dalam perjanjian subkontrak; dan
c. Data jenis dan jumlah barang yang ditambahkan pada hasil pekerjaan subkontrak diberitahukan dalam lampiran dokumen: i. pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan; atau ii. pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.